Kompetensi Dasar : - Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Indikator : - Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
- Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
- Sumber daya tersedia secara terbatas.
- Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
1. Ekonomi Makro
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut : Kemiskinan dan Pengangguran adalah masalah ekonomi makro |
- Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
- Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
- Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.2. Ekonomi Mikro
Biaya Tenaga Kerja adalah masalah ekonomi Mikro |
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari
|
Ekonomi Mikro
|
Ekonomi Makro
|
Harga
|
Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja)
|
Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
|
Unit analisis
|
Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan
|
Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.
|
Tujuan analisis
|
Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat.
|
Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan
|
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
- Masalah kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
- Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.
- Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja
- Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.
- Pemerataan pendapatan
Hasil-hasil pembangunan yang kurang merata dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan permaslahan yang dapat menghambat pembangunan dan kepercayaan masyarakat. Akibat dari kurangnya pemerataan pendapatan diantaranya adalah gerakan sparatisme dan konflik horizontal. Pendapatan Negara yang tinggi tanpa diimbangi dengan pemerataan belum menunukkan tinggkat kemakmuran suatu Negara, sebaliknya pendapatan yang tinggi yg diimbangi dengan pemerataan merupakan wujud dari kemakmuran.
- Standar hidup yang rendah
Sebagian besat standar hidup masyarakat Indonesia masih rendah manifestasinya adalah dalam bentuk pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan angka kematian bayi yg masih tinggi.
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
- Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
- Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
Contoh Permasalah Ekonomi dan Cara Mengatasinya :
Jutaan lulusan SMA, SMK, PTN, PTS, dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan ketidakterserapan ke dalam dunia kerja. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka penganggaran pada tahun 2009 naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Mereka terpaksa berbagi identitas menjadi pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, hingga pengangguran temporer atau insidental.
Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk menekan meningkatnya angka pengangguran dengan mengadakan berbagai agenda job fair, pembangunan lapangan kerja baik sektor formal maupun swasta yang baru, mendatangkan investor, pemberian kredit usaha kecil, dan lain sebagainya. Bahkan, Menteri Pendidikan merubah prosentase SMA dan SMK yang diharapkan dapat menggoda dunia usaha dan menyerap lulusannya untuk berkarya di perusahaan mereka.
Namun pada kenyataannya, angka pengangguran bagai batu karang di pinggir pantai, usaha-usaha pemerintah memang menuai hasil akan tetapi kecil sekali. Jika mengikis batu karang air laut membutuhkan waktu hingga ratusan tahun maka dengan strategi dan langkah-langkah pemerintah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikis batu karang pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kesulitan pemerintah adalah rendahnya daya serap tenaga kerja dibanding dengan jumlah para pencari kerja (angkatan kerja) di Indonesia.
Angka pengangguran yang terus mengalami kenaikan signifikan per tahunnya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internalnya antara lain: (a) kegagalan Program Keluarga Berencana (KB) sehingga diikuti dengan melonjaknya populasi penduduk Indonesia, (b) progresivitas pertumbuhan konsumerisme sehingga meningkatkan kuantitas kebutuhan ekonomi, (c) rendahnya wirausaha (entrepreneurship) sehingga sumber daya yang ada fokus pada kegiatan mencari kerja bukan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan, poin-poin faktor eksternal adalah; (a) krisis keuangan global yang melatarbelakangi terjadinya inflasi dan turunnya angka investasi, (b) standar kompetensi lulusan yang tidak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja, (c) rendahnya kemampuan ekonomi sehingga mempengaruhi posisi tawar angkatan kerja, dan lain-lain.
Masyarakat selaku objek dan subjek dalam problematika pengangguran di Indonesia dituntut untuk mampu mencari solusi secara mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Sekian lama, ketergantungan kepada pihak lain (pemerintah) terbukti hanya menunda-nunda permasalahan dan mengganti perwajahan problematika pengangguran, bukan mengurangi apalagi mengikis habis.
Pengangguran dan kemiskinan telah menjadi masalah besar di Indonesia. Pendidikan kewirausahaan adalah cara tepat untuk mengatasi pengangguran di negara kita dengan menghasilkan pencipta kerja dan bukan pencari kerja. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu pemecahan bagi pemerintah untuk mengurangi perngangguran dan kemiskinan. Ada sekitar 48 juta UKM yang sedang beroperasi dan bisa menghidupi keluarganya. Bahkan, Negara maju pun memulai usaha dengan UKM. UKM sendiri didirikan oleh orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau dikenal sebagai wirausahawan. Dengan kita terjun menjadi wirausaha akan menciptakan lapangan pekerjaan dan karena hal tersebut akan ada banyak orang yang mendapatkan kesempatan bekerja.
Perubahan ke arah mindset kewirausahaan sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. Seorang angkatan kerja, hendaknya tidak memilah dan memilih sektor pekerjaan atau pun terpancang pada pola pikir yang hanya terfokus pada sektor formal. Karena pada dasarnya, seorang yang tidak bekerja di sektor formal pun masih tetap dianggap bekerja selama apa yang dikerjakan tersebut memberikan penghasilan atau pemasukan finansial seperti pedagang, wiraswasta, peternak, petani, pelukis, auditor, hingga jurnalis independen.
( http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/08/kewirausahaan-kiat-utama-atasi-pengangguran/ )
1 komentar:
Terima kasih pak atas ilmu'x, Sanagt bermanfaat sekali .!
SAYA TUNGGU matri yang lain ya pak...!!!
Posting Komentar